Perjuangan Pembebasan Irian Barat

1. Upaya-Upaya Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Dalam Koferensi Meja Bundar pada 1949, menyatakan bahwa Irian Barat akan dikembalikan oleh Belanda kepada Indonesia paling lambat 1 tahun. Namun, Belanda tidak menepati janjinya. Oleh karena itu, pemerintah mencantumkan program untuk mengembalikan wilayah Irian Barat kewilayah RI.

A.  Perjuangan Diplomasi

·        Pada 1950-1953 pemerintah RI dan Belanda mengadakan perundingan secara bilateral dalam ikatan Uni Indonesia-Belanda. Namun upaya ini tidak berhasil.

·        Pada 1955 pemerintah RI berupaya memasukan masalah Irian Barat dalam agenda pembicaraan Koferensi Asia-Afrika di Bandung. Upaya ini berhasil sehingga Indonesia mendapat dukungan politik dari negara peserta Koferensi Asia-Afrika.

·        Pemerintah RI berupaya memasukan maslah Irian Barat dalam agenda sidang Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB. Namunupaya ini digagalkan Belanda.

·        Pada 1954 pemerintah RI membatalkan secara sepihak kerja sama Uni Indonesia-Belanda.

·        Pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diumumkan melalui pidato Presiden Soekarno yang berjudul Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit di halaman Istana Negara pada hari ulang tahun RI tahun 1960.

·        Pada 30 September 1960 Presiden Soekarno menyampaikan maslah Irian Barat dalam pidatonya yang berjudul To Built the Worl Anew didepan Majelis Umum PBB.

B.  Konfrontasi Ekonomi

·        Pada 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta.

·        Mulai 2 Desember 1957 diadakan aksi pemogokan total buruh yang bekerja di perusahaan Belanda.

·        Pada 2 Desember 1957 pemerintah melarang beredarnya film yang menggunakan bahasa Belanda. Begitu juga dengan penerbangan Belanda, dilarang mendarat dan terbang diatas wilayah Indonesia.

·        Pada 5 Desember 1957 pemerintah meminta semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan.

·        Buruh melakukan aksi pengambilalihan perusahaan milik Belanda tempat mereka bekerja, seperti Nederlandsche Handel Maatschappij N.V, Bank Escompto, Percetakan De Unie, Philips dan KLM.

C.   Tri Komando Rakyat (TRIKORA)

Pemerintah RI merencanakan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Untuk merealisasikan rencana tersebut pada 4 Maret 1961 pemerintah RI menandatangani pembelian senjata dari Uni Soviet atas dasar kredit jangka panjang. Sementara itu, pada April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua tanpa sepengetahuan PBB. Belanda juga mengirim kapal Induk Karel Doorman pada Agustus 1961 untuk memperkuat angkatan Laut dan Udara Irian Barat.

Hal tersebut membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Komando pada 19 Desember 1961 pada rapat besar di Yogyakarta yang dikenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora), yang berisikan :

·        Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda

·        Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat

·        Mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air

Untuk melaksanakan operasi militer Trikora, pada 2 Januari 1961 Presiden membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan Mayjen Soeharto sebagai panglimanya dengan tugas :

·        Mrencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan menembalikan wilayah Irian Barat ke NKRI

·        Mengembangkan situasi militer di Provinsi Irian Barat

ü Sesuai taraf perjuangan diplomasi

ü Irian Barat dapat secara “de facto”

Dalam pelaksanaannya, Komando Mandala merencanakan 3 fase, yaitu Infiltrasi/penyusupan, ekploitasi/serangan terbuka dan konsolidasi/menegakan kekuasaan RI secara mutlak.

Pada Maret sampai Agustus 1961 Komando Mandala melaksanakan opresi Benteng di Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Srigala di Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Marauke dan Operasi Jatayu di Sorong, Teminabuan serta Marauke. Lalu Operasi Jayawijaya sebagai serangan terbuka. Namun, markas besae PBB di New York belum dapat persetujuan untuk melaksanakan Operasi Jayawijaya. Lalu persetujuan beisikan :

ü PBB United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) tiba di Irian Barat pada 1 Oktober 1961, bendera Belanda pun diganti dengan bendera PBB.

ü Warga sipil dijadikan alat keamanan oleh Pemerintah Sementara PBB.

ü Pasukan Indonesai yang berada di Irian Barat berada dibawah Pemerintah Sementara PBB.

ü Angkatan Perang Belanda kembali. Sedangkan yang belum pulang tidak boleh dipakai untuk operasi militer.

ü Berlakunya lalu lintas bebas.

ü Bendera Indonesia berkibar disamping Bendera PBB pada 31 Desember 1962.

ü Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintah Sementara PBB pada 1 Mei 1963

Perjanjian New York juga mewajibkan Indonesia untuk mengadakan “act of free choice” atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebelum 1969.

Pasukan Keamanan PBB  yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) dibentuk untuk menjamin keamanan di wilayah Irian Barat dengan Bridgen Said Uddin Khan dari Pakistan sebagai pemimpinnya.

2. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

3 tahap Pepera :

a.   Konsultasi dengan Dewan Kbupaten di Jayapura mengenai cara menyelenggarakan Pepera pada 24 Maret 1969

b.   Pada Juni 1969 Memilih anggota Dewan Musyawarah Pepera

c.   Melaksanakan Pepeea pada 14 Juli 1969 di Marauke yang berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura. Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian disahkan secara resmi oleh PBB pada 19 November 1969.

Referensi : Buku Sejarah Drs. Nana Supriatna, M.Ed.