1. Upaya-Upaya Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Dalam Koferensi Meja Bundar pada 1949,
menyatakan bahwa Irian Barat akan dikembalikan oleh Belanda kepada Indonesia
paling lambat 1 tahun. Namun, Belanda tidak menepati janjinya. Oleh karena itu,
pemerintah mencantumkan program untuk mengembalikan wilayah Irian Barat
kewilayah RI.
A. Perjuangan Diplomasi
·
Pada 1950-1953 pemerintah
RI dan Belanda mengadakan perundingan secara bilateral dalam ikatan Uni
Indonesia-Belanda. Namun upaya ini tidak berhasil.
·
Pada 1955 pemerintah RI
berupaya memasukan masalah Irian Barat dalam agenda pembicaraan Koferensi
Asia-Afrika di Bandung. Upaya ini berhasil sehingga Indonesia mendapat dukungan
politik dari negara peserta Koferensi Asia-Afrika.
·
Pemerintah RI berupaya
memasukan maslah Irian Barat dalam agenda sidang Dewan Keamanan dan Sidang Umum
PBB. Namunupaya ini digagalkan Belanda.
·
Pada 1954 pemerintah RI
membatalkan secara sepihak kerja sama Uni Indonesia-Belanda.
·
Pemerintah RI memutuskan
hubungan diplomatik dengan Belanda yang diumumkan melalui pidato Presiden
Soekarno yang berjudul Jalannya Revolusi
Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit di halaman Istana Negara pada hari
ulang tahun RI tahun 1960.
·
Pada 30 September 1960
Presiden Soekarno menyampaikan maslah Irian Barat dalam pidatonya yang berjudul
To Built the Worl Anew didepan
Majelis Umum PBB.
B. Konfrontasi Ekonomi
·
Pada 18 November 1957
diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta.
·
Mulai 2 Desember 1957
diadakan aksi pemogokan total buruh yang bekerja di perusahaan Belanda.
·
Pada 2 Desember 1957
pemerintah melarang beredarnya film yang menggunakan bahasa Belanda. Begitu
juga dengan penerbangan Belanda, dilarang mendarat dan terbang diatas wilayah
Indonesia.
·
Pada 5 Desember 1957
pemerintah meminta semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia
dihentikan.
·
Buruh melakukan aksi
pengambilalihan perusahaan milik Belanda tempat mereka bekerja, seperti
Nederlandsche Handel Maatschappij N.V, Bank Escompto, Percetakan De Unie,
Philips dan KLM.
C.
Tri Komando Rakyat (TRIKORA)
Pemerintah
RI merencanakan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Untuk
merealisasikan rencana tersebut pada 4 Maret 1961 pemerintah RI menandatangani pembelian
senjata dari Uni Soviet atas dasar kredit jangka panjang. Sementara itu, pada
April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua tanpa sepengetahuan PBB. Belanda juga
mengirim kapal Induk Karel Doorman pada Agustus 1961 untuk memperkuat angkatan
Laut dan Udara Irian Barat.
Hal tersebut membuat Presiden Soekarno
mengeluarkan Komando pada 19 Desember 1961 pada rapat besar di Yogyakarta yang
dikenal sebagai Tri Komando Rakyat
(Trikora), yang berisikan :
·
Gagalkan
pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
·
Kibarkan
sang Merah Putih di Irian Barat
·
Mobilisasi
umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air
Untuk
melaksanakan operasi militer Trikora, pada 2 Januari 1961 Presiden membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan
Mayjen Soeharto sebagai panglimanya dengan tugas :
·
Mrencanakan,
mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan menembalikan
wilayah Irian Barat ke NKRI
·
Mengembangkan
situasi militer di Provinsi Irian Barat
ü Sesuai taraf perjuangan
diplomasi
ü Irian Barat dapat secara
“de facto”
Dalam
pelaksanaannya, Komando Mandala merencanakan 3 fase, yaitu
Infiltrasi/penyusupan, ekploitasi/serangan terbuka dan konsolidasi/menegakan
kekuasaan RI secara mutlak.
Pada
Maret sampai Agustus 1961 Komando Mandala melaksanakan opresi Benteng di
Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Srigala di Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di
Marauke dan Operasi Jatayu di Sorong, Teminabuan serta Marauke. Lalu Operasi
Jayawijaya sebagai serangan terbuka. Namun, markas besae PBB di New York belum
dapat persetujuan untuk melaksanakan Operasi Jayawijaya. Lalu persetujuan
beisikan :
ü PBB United Nations
Temporary Executive Authority (UNTEA) tiba di Irian Barat pada 1 Oktober 1961,
bendera Belanda pun diganti dengan bendera PBB.
ü Warga sipil dijadikan alat
keamanan oleh Pemerintah Sementara PBB.
ü Pasukan Indonesai yang
berada di Irian Barat berada dibawah Pemerintah Sementara PBB.
ü Angkatan Perang Belanda
kembali. Sedangkan yang belum pulang tidak boleh dipakai untuk operasi militer.
ü Berlakunya lalu lintas
bebas.
ü Bendera Indonesia berkibar
disamping Bendera PBB pada 31 Desember 1962.
ü Pemerintah RI secara resmi
menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintah Sementara PBB pada 1 Mei
1963
Perjanjian
New York juga mewajibkan Indonesia untuk mengadakan “act of free choice” atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebelum
1969.
Pasukan
Keamanan PBB yang dinamakan United
Nations Security Forces (UNSF) dibentuk untuk menjamin keamanan di wilayah
Irian Barat dengan Bridgen Said Uddin Khan dari Pakistan sebagai pemimpinnya.
2. Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA)
3
tahap Pepera :
a.
Konsultasi
dengan Dewan Kbupaten di Jayapura mengenai cara menyelenggarakan Pepera pada 24
Maret 1969
b.
Pada
Juni 1969 Memilih anggota Dewan Musyawarah Pepera
c.
Melaksanakan
Pepeea pada 14 Juli 1969 di Marauke yang berakhir pada 4 Agustus 1969 di
Jayapura. Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat merupakan bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian disahkan secara resmi
oleh PBB pada 19 November 1969.
Referensi : Buku Sejarah Drs. Nana Supriatna, M.Ed.